Kota Gorontalo, Aksi unjuk rasa damai Aliansi Perempuan Merdeka kembali bergelora menuntut penolakan dan mengawal sidang paripurna DPR RI tentang pembahasan Perpu Cipta Kerja.
“Saat ini DPR RI masih melakukan pembahasan terhadap Perpu Ciptakerja yang didalamnya memberikan peraturan dan jaminan kepastian hukum kepada investor. Sangat jelas ini merupakan perampasan hak-hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi,” ujar salah satu orator aksi.
Selain itu, massa aksi turut menyoal tindakan represifitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada aksi Internasional Women’s Day 8 Maret 2023 di Bundaran Hulondalo Indah, Kota Gorontalo.
Istiyana Iyou menjelaskan, tindakan represifitas tidak seharusnya dilakukan aparat kepolisian dalam memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan kepada masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kita ketahui bersama bahwa tugas dari aparat kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat. Bukan melakukan intimidasi pada masyarakat. Berdasarkan peristiwa ini, Berdasarkan peristiwa tersebut, kami mendesak Kapolda Gorontalo untuk menandatangani nota kesepakatan penindakan aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi,” tukasnya.
